Kiprah Perempuan dalam Ranah Politik di Desa

“PILKADES” merupakan sebuah pesta demokrasi yang terjadi di level pemerintahan terkecil dari sistem di negara ini. Dan tidak kalah ramai dengan PEMILU, orang berpacu untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Mengamati beberapa penyelenggaraan  PILKADES, dominasi laki-laki masih begitu kentara. Sangat sedikit sekali perempuan yang mencalonkan diri dan berkompetisi dengan laki-laki untuk menduduki jabatan “Kepala Desa” ini. Tidak siapkah perempuan? Atau sistem yang memarginalkan perempuan dalam ajang politik ini? Dan menarik sekali ketika persoalan tersebut diangkat dalam Dialog Interaktif Melalui Radio yang mengakat tema “Kebangkitan Perempuan Dalam Pilkades” (Radio Handayani, Gunungkidul, 20/05/2013).

2 orang narasumber yang diundang semakin menyemarakkan diskusi ini, bagaimana tidak,  1 narasumber merupakan perempuan yang pernah ikut mencalonkan diri menjadi kepala desa dan 1 narasumber dari BPMP&KB Kabupaten Gunungkidul. Melalui dialog tersebut mereka mencoba berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dapat menginspirasi perempuan-perempuan di desanya yang belum dan akan terjun ke kancah politik.

Di desa, perempuan sebenarnya telah mengambil peran dalam pembangunan, tetapi meskipun demikian peran mereka masih termarginalkan dari peran pengambil keputusan. Pilkades membuka seluas-luasnya untuk siapapun yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kepala Desa, termasuk perempuan untuk menunjukkan eksistensi sebagai warga negara. Seperti diungkapkan Tiwi Dwi Iswantini (perwakilan BPMPKB Kabupaten Gunungkidul) “Pilkades adalah salah satu wadah bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam kontestasi perpolitikan di desa,” ungkapnya. Pertanyaannya sekarang apakah perempuan untuk bisa andil dalam pilkades dan memenangkan pesta demokrasi tersebut memiliki modal? Dibutuhkan modal kuat  baik modal materi, dukungan, keberanian maupun modal sosial untuk memuluskan pemenangan menjadi Kepala Desa.

Diantara keempat modal yang disebutkan diatas, modal materi menjadi kendala tersendiri bagi perempuan di desa yang ingin terjun ke dunia politik. Belum banyak perempuan yang mampu melepaskan diri dari ketergantungan suami atau belenggu patriarki yang terbentuk di desa. Padahal dengan mandiri secara ekonomi, perempuan bisa mengembangkan kapasitas dirinya untuk menjadi modal awal terjun ke dunia politik.

Pada kesempatan yang sama Tukinem, seorang aktivis perempuan yang pernah mencalonkan diri menjadi kepala desa  mengungkapkan meskipun sudah ada kebijakan terkait 30% kuota partisipasi perempuan dalam politik serta didukung adanya kebijakan pengarusutamaan gender namun hal ini belum menjadi dasar bahwa perempuan bisa eksis memainkan perannya dalam ranah politik. “Perempuan di desa umumnya masih berfokus pada ranah domestik, belum kepada ranah publik strategis,” tambahnya.

Tak kalah penting adalah modal sosial. Sebenarnya modal sosial  yang dimiliki perempuan lebih banyak, karena modal ini berisi mengenai nilai mutual trust (kepercayaan) anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya (Robert Putnam – 1993). Modal sosial ini juga harus melibatkan jaringan atau network, norma-norma dan kepercayaan sosial yang mendorong sebuah kolaborasi untuk kepentingan bersama. Kita bisa menghitung berapa banyak perempuan yang ada di desa, 1 orang perempuan bisa memiliki banyak kelompok/organisasi perempuan yang diikutinya. Perempuan ini memiliki kekuatan besar, namun persoalannya adalah bagaimana perempuan-perempuan ini memiliki trust terhadap perempuan lain yang akan memimpinnya dan mendukungnya. Inilah yang harus dirintis oleh perempuan yaitu menggunakan jejaring sosial mereka dan menyusun strategi yang mengagendakan perempuan sebagai seorang leader. Kebangkitan yang sudah dimulai oleh para pejuang emansipasi perempuan untuk sebuah kemerdekaan hakiki seorang perempuan sebagai manusia dan warga negara.