Aliran Ekonomi Kelembagaan, Relevansinya Terhadap Ekonomi Kerakyatan

20

Agustus 2013

Pendahuluan

Peneliti Belanda, J.H. Boeke dalam disertasinya yang dikutip oleh Purbayu dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tahun 2010,  bahwa di Indonesia terjadi dualisme sosial-ekonomi pada masyarakat Hindia-Belanda, di satu sisi pada masyarakat yang ‘maju’ (masyarakat industri perkebunan dan pertambangan) berlaku prinsip ekonomi yang berujung pada pengejaran keuntungan. Di sisi lain, pada masyarakat kebanyakan (petani) masih berpola subsisten di mana prinsip ekonomi boleh dikatakan tidak berlaku, karena aktivitas pengolahan lahan pertanian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan desa atau kampong pada umumnya, dan pola ini masih berjalan sampai sekarang.

Hal demikian mengakibatkan masalah-masalah sosial-ekonomi yang fatal jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi kerakyatan, di mana terjadi pergeseran aset secara massif di desa-desa di seluruh Indonesia karena modal yang mereka gunakan untuk mengolah lahan pertanian dan perkebunan berasal dari hutang, ditambah lagi dengan tingginya tingkat konsumsi para keluarga petani di desa terhadap barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor, sehingga sebagian besar nilai tambah yang mereka peroleh dari pertanian dan perkebunan habis untuk konsumsi non-primer, dan fungsi menabung (saving) sangat minim atau bahkan nol sampai minus.

Tentu hal ini menjadi permasalahan serius, karena kebijakan ekonomi makro baik fiskal dan moneter Indonesia masih dalam kerangka kebijakan yang bersandar pada paradigma pasar bebas (neoklasik) yang hanya mengontrol pasar dengan instrumen inflasi. Tentunya rakyat petani akan menjadi korban dalam jangka panjang, pergeseran kepemilikan tanah dari rakyat kepada pengusaha-pengusaha perumahan dan industri peternakan akan terus meningkat, hal ini berujung pada tingginya tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan desa kehilangan basis fungsinya yang mengakar, agraris dan kepulauan. Secara singkat dapat kita simpulkan dalam kalimat “Saya punya cangkul, tapi I have no land”.

Permasalahan inilah yang menjadi titik pijak keberangkatan pemikiran ekonomi kerakyatan, di mana prinsip dasarnya adalah kepemilikan faktor produksi harus diupayakan seluas-luasnya bagi rakyat banyak. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengurai relevansi ekonomi kelembagaan terhadap ekonomi kerakyatan dengan tinjauan ekonomi-politik, di mana prinsip, asas, bentuk, dan konsep ekonomi kerakyatan yang berlatar belakang sosial-budaya, konstitusi, fakta ekonomi mikro, dan kegagalan pembangunan ekonomi yang bersandar pada paradigma pasar bebas serta relevansinya dengan paradigma ekonomi kelembagaan. Serta komitmen pemerintah terhadap penguatan dan pengembangan kelembagaan koperasi.

Aliran Kelembagaan

Keberadaan aliran Ekonomi Kelembagaan (Institutional Economics) merupakan reaksi dari ketidakpuasan terhadap aliran Neoklasik, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran ekonomi Klasik. Kemudian, Aliran Ekonomi Kelembagaan Baru (New Intstitutional Economics  disingkat NIE) dimulai pada tahun-tahun 1930-an dengan ide dari penulis yang  berbeda-beda. Menurut Ahmad Erani Yustika (2006), pada tahun-tahun terakhir ini terjadi kesamaan ide yang mereka usung itu kemudian dipertimbangkan menjadi satu payung yang bernama NIE. Secara garis besar, NIE sendiri merupakan upaya ‘perlawanan’ terhadap dan sekaligus pengembangan ide ekonomi Neoklasik, meskipun tetap saja dapat terpengaruh oleh ideologi dan politik yang ada pada masing-masing para pemikir. Ronald Coase yang memperoleh hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1991 dan merupakan salah satu peletak dasar NIE, mengembangkan gagasannya tentang organisasi ekonomi untuk mengimbangi gagasan intelektual kebijakan kompetisi dan regulasi industri  Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang menganggap semua itu dapat dicapai oleh kebebasan ekonomi dan kewirausahaan. NIE meskipun begitu,  bisa begitu menarik bagi sebagian pemikir kiri (left-wing thinkers), yaitu mereka yang merasa NIE dapat menyediakan dasar intelektual (teoritis) untuk melunturkan dominasi aliran Neoklasik atau aliran sejenisnya yang bertumpu kepada keberadaan pasar bebas.

NIE dengan demikian menempatkan dirinya sebagai pembangun teori kelembagaan nonpasar  dengan fondasi teori ekonomi Neoklasik. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh NIE Douglass C. North, bahwa NIE masih menggunakan dan menerima asumsi dasar dari ekonomi Neoklasik mengenai kelangkaan dan kompetisi, akan tetapi meninggalkan asumsi rasionalitas instrumental (intrumental rationality), di mana ekonomi Neoklasik memakai asumsi tersebut menyebabkan menjadi teori yang bebas kelembagaan (institutional-free theory).

NIE sebagai akibatnya memperdalam kajiannya tentang kelembagaan nonpasar, seperti hak kepemilikan, kontrak, partai revolusioner, dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena sering terjadinya masalah kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar muncul dalam rupa terjadinya asimetris informasi, eksternalitas produksi (production externality) dan adanya kenyataan keberadaan barang-barang publik (public goods). Akibat kealpaan teori ekonomi Neoklasik terhadap adanya kegagalan pasar, maka dilupakan pula adanya kenyataan pentingnya biaya-biaya transaksi (transaction cost). NIE di samping itu menambah bahasannya tentang terjadinya kegagalan kelembagaan  (institutional failure) sebagai penyebab terjadinya keterbelakangan pada banyak negara. Kegagalan kelembagan tersebut menurut Bardhan (1995) merujuk kepada struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dari penegakan pihak ketiga (rules of third party enforcement) yang lemah, padahal semua itu harus diperkuat untuk menjalankan transaksi pasar.

Karakteristik dari para ahli NIE adalah selalu mencoba menjelaskan pentingnya kelembagaan (emergency of institutions), seperti perusahaan atau negara, sebagai model referensi terhadap perilaku individu yang rasional untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dalam interaksi manusia. Faktor penjelasnya adalah dari individu ke kelembagaan (from individuals of institutions), dengan menganggap individu sebagai apa adanya (given). Pendekatan ini kemudian dideskripsikan sebagai  methodological individualism. NIE membangun gagasannya bahwa kelembagaan dan organisasi berupaya mencapai tingkat efisiensi dan meminimalisasikan biaya menyeluruh. Pengertian yang ada dalam konsep biaya menyeluruh, tidak hanya berupa ongkos produksi seperti konsepsinya ekonomi Neoklasik, akan tetapi juga biaya transaksi. Keadaan pasar yang kompetitif bisa sebagai seleksi alamiah, di mana hanya perusahaan yang efisien yang diuntungkan, akan  tetapi perlu pula dicatat bahwa lingkungan dunia nyata bisa tidak pasti dan ajeg sehingga segala kemungkinan bisa saja terjadi. NIE di sisi lainnya beroperasi pada dua level, yaitu lingkungan makro yang disebut dengan lingkungan kelembagaan (institutional environment) dan lingkungan mikro yang disebut dengan kesepakatan kelembagaan (institutional arrangement). Lingkungan kelembagaan merupakan seperangkat struktur aturan politik, sosial dan legal yang memantapkan kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi. Lingkungan kebijakan ekonomi sebagai lingkungan makro meliputi antara lain aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan  dan hak-hak di dalam kontrak.  Kesepakatan kelembagaan merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antarunit tersebut dapat berlangsung, baik lewat cara kerja sama maupun kompetisi. Kesepakatan kelembagaan dengan demikian berhubungan dengan tata kelola kelembagaan (institutions of governance). Sebuah kesepakatan  kepemilikan merupakan kesepakatan kelembagaan karena di dalamnya mengalokasikan hak-hak kepemilikan kepada individu, kelompok atau  pemerintah. Kesepakatan kelembagaan bisa berupa pula cara untuk mengelola transaksi, baik melalui pasar, pasar bayangan (quasi-market) maupun model kontrak yang memakai hierarki.

Relevansinya dengan Ekonomi Kerakyatan

Guna mengatasi keadaan perekonomian Indonesia yang carut marut, menurut Sugiyanto strategi pembangunan ekonomi di Indonesia  harus mengalami pergeseran, dimulai dengan orientasi terhadap peningkatan keadilan  dan pemerataan dengan menempatkan penghapusan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan  sebagai tujuan    utama    pembangunan. Menurutnya,   penekanan   terhadap  kelembagaan   akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan (institution matter). Sugiyanto dengan  mengutip North (2006), menyatakan  kelembagaan yang dimaksudkan di sini adalah  aturan main  (rule of the game) yang berlaku di masyarakat, baik formal seperti undang-undang, hukum dan peraturan, maupun nonformal seperti norma-norma yang berlaku, kebiasaan dan adat istiadat.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia belum dioptimalkan secara konsisten, hanya sebagai pelengkap saja, disediakan satu unit birokrasi kementrian/Lembaga untuk khusus mengurusi ekonomi kerakyatan yang selalu dianggap ekonomi lemah dan terpinggirkan, padahal mayoritas dan secara tidak langsung tidak tersentuh oleh system ekonomi makro yang kapitalistis. Walaupun demikian, lumayanlah, dari pada tidak sama sekali. Kalau memang Negara ini serius dan konsisten terhadap prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, maka seluruh aset dan kelembagaan pengelolanya harus diatur dengan prinsip-prinsip koperasi.

Menurut data Kementrian Koperasi per-Desember 2011, secara nasional ada 133.666 koperasi yang aktif. Belum ada kajian khusus tentang bagaimana berjalannya koperasi-koperasi ini, karena sangat banyak yang menggunakan nama koperasi namun pada prinsipnya jauh dari semangat yang digariskan koperasi baik dari sisi pengelolaannya dan sumber daya manusianya. Ini menjadi tugas Negara, termasuk rakyat kebanyakan, agar koperasi tidak eksis tanpa esensi.

Kelembagaan dan Kerakyatan

Bentuk kelembagaan ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah koperasi. Kementrian Koperasi dan UKM dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 mengupayakan penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain tujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan Koperasi. Aspek penting dalam pengutan kelembagaan ini berkaitan dengan Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi termasuk dalam hal ini  adalah pemeringkatan Koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi secara berjenjang melalui membangunkan (awakening), pemberdayaan (empowering), pengembangan (developing), penguatan (strengthening); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemas-KOP); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi.

Penguatan kelembagaan haruslah disertai dengan penguatan sumber daya manusia dan system peraturan perundang-undangan yang menjamin bahwa koperasi menjadi pilihan utama dalam menjalankan strategi perekonomian nasional. Berkeringat bersama,…Sejahtera bersama. (Adiyadh Riyadh)


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *