"Jalan Terjal" Menuju Merdeka Belajar

Masih banyak masyarakat dan para pihak yang kebingungan tentang implementasi merdeka belajar. Kesimpulan ini muncul pada kegiatan Diskusi Pendidikan yang dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS), Senin (27/6) lalu di kantor YAPHI Solo. Kegiatan yang diikuti sekitar 20 pegiat pendidikan se-solo raya ini mengangkat tema “Masih Terjalkah Jalan Menuju Merdeka Belajar?”

Narasumber diskusi, Iwan Setiyoko selaku Direktur YSKK (Yayasan Satu Karsa Karya), menyampaikan beberapa temuan di lapangan terkait ketidaksiapan implementasi merdeka belajar, beberapa di antaranya adalah:

Pertama. Masih minimnya pemahaman secara holistik dari sebagian guru, kepala sekolah, dan bahkan jajaran pejabat dinas pendidikan dan kebudayaan di daerah tentang implementasi merdeka belajar, salah satunya terkait dengan konsep maupun tahapan implementasi dari kurikulum merdeka.

Kedua. Cukup banyak guru yang masih memiliki keterbatasan terhadap penguasaan ketrampilan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai salah keterampilan pendidik abad 21 dalam memfasilitasi proses pembelajaran terhadap anak didiknya di sekolah.

Ketiga. Keterbatasan guru dalam penguasaan dan penerapan diferensiasi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap anak didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan potensinya masing-masing.

Keempat. Kurangnya keterlibatan aktif masyarakat/komite sekolah dalam penyusunan program-program sekolah mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasinya.

Selain temuan-temuan tersebut, jika didalami lagi, bisa jadi akan ditemukan lebih banyak ketidaksiapan para pihak terkait dalam implementasi merdeka belajar ini.

Oleh karenanya, sebagai salah satu rencana tindak lanjut paska diskusi, MPPS akan mendorong agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta seluruh jajarannya dari tingkat pusat hingga daerah agar:

Pertama. Lebih gencar lagi menyosialisasikan kebijakan merdeka belajar, sehingga masyarakat dan para pihak terkait lebih memahami konsep dan tahapan implementasi merdeka belajar secara utuh.

Kedua. Memperkuat keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan dan implementasi program sekolah yang dapat mendukung kesiapan implementasi merdeka belajar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Ketiga. Memperkuat kapasitas guru, terutama dalam penguasaan TIK dan diferensiasi pembelajaran, agar benar-benar siap dalam mengawal implementasi merdeka belajar di semua level satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Besarnya harapan masyarakat akan dampak positif transformasi pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar ini, harusnya dijawab dengan penyiapan ekosistem pendidikan dari tingkat pusat hingga daerah oleh kemendikbudristek secara baik. Jangan sampai harapan besar ini menjadi memudar dan akhirnya akan semakin memperkuat kesepakatan publik yang sudah beredar di masyarakat sejak dulu, yaitu: ‘Ganti Menteri, Ganti Kebijakan’ atau ‘Ganti Menteri, Ganti Kurikulum’.

Sumber: Suara Keadilan