Pemberdayaan Perempuan

  • Home
  • Pemberdayaan Perempuan

Kondisi internasional saat ini terjadi perubahan paradigma masyarakat dunia akibat dari pergerakan kaum feminis yang memperjuangkan hak kaum wanita di berbagai negara. Keberhasilan gerakan kaum feminis yang muncul di Eropa pada abad 19 dan awal abad 20 mulai diterima masyarakat luas.

Salah satu keberhasilan kaum feminis memasukan filosofinya ialah dengan ditandai banyaknya konvensi internasional khususnya di bidang HAM yang memasukkan isu persamaan hak antara kaum wanita dengan pria serta menolak diskriminasi gender. Dari hal tersebut mau tidak mau suatu negara agar dikatakan sebagai negara yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan harus ikut meratifikasi berbagai konvensi internasional tersebut, di antaranya Kepemimpinan Perempuan adalah sebuah konsepsi agenda ekonomi, sosial, budaya serta sipil dan politik yang konteks masyarakat Indonesia berdimensi afirmatif. Agenda ini bermula ketika 40 tahun setelah ditetapkannya Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right – ICCPR) melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 dan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right – ICESCR) melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, kemudian Pemerintah Indonesia baru meratifikasinya pada tahun 2005 melalui UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang  Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Selain dua Undang-Undang tersebut, pra dan pasca-reformasi serta amandemen UUD 1945, Indonesia juga memiliki instrumen HAM berupa UU. No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi instrument penyelenggaraan HAM dan menjadi jaminan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan HAM segala warga Negara, dalam hal ini perempuan, dari segi Sipil dan Politik serta Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Adanya dasar perlindungan hukum secara internasional tersebut menyebabkan suatu negara tidak terkecuali Indonesia menyesuaikan Hukum Nasionalnya dengan memasukkan isu perlindungan HAM itu salah satunya tentang non diskriminasi gender.

Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimasukkan istilah Diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Masih dalam UU yang sama diatur mengenai Hak turut serta dalam pemerintahan dan menjamin keterwakilan wanita dalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam Amandemen UUD Pasal 28 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum, pekerjaan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian semakin jelas posisi dan kedudukan wanita dilindungi oleh hukum positif Indonesia.hal inilah yang menjadi salah satu alasan banyak munculnya tokoh-tokoh wanita yang menjabat peranan signifikan dalam suatu perusahaan hingga pemerintahan.

Kondisi Kepemimpinan Perempuan di ranah internasional dan nasional ini perlu menjadi semangat tersendiri untuk menanamkan jiwa kepemimpinan kepada para perempuan di daerah. Kepemimpinan perempuan sendiri adalah kapasitas yang dimiliki oleh perempuan untuk dapat melakukan perubahan. Namun dalam menanamkan kepemimpinan ini tentunya kita juga perlu untuk melihat kondisi perempuan daerah itu sendiri. Untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang nantinya akan memberikan kemampuan bagi perempuan untuk melakukan perubahan menuju perbaikan kondisi masyarakat maupun perempuan itu sendiri

Dalam melihat kondisi perempuan didaerah kita tidak dapat menutup mata, karena keterbatasan kapasitas yang perempuan miliki menjadi kendala dalam tumbuhnya kepemimpinan perempuan di daerah. Kondisi lain adalah terbatasnya kesempatan yang diberikan kepada perempuan karena masih kuatnya nilai patriarki yang ada. Misalnya hal ini tercermin dalam lembaga desa diluar PKK yang keanggotaanya minim diduduki oleh perempuan, hal ini tercermin dalam hasil need assestmen yang dilakukan oleh YSKK di sepuluh desa di Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2013 hanya mencapai angka 8,9%, yang tersebar di Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Desa di Luar PKK. Hal ini berakibat pada minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan strategis di tingkat desa, sehingga banyak kepentingan dan kebutuhan perempuan tidak masuk dalam bingkai kebijakan dan program pembangunan.

Perlunya penguatan kapasitas bagi perempuan menjadi langkah awal dalam mempersiapkan perempuan untuk dapat memiliki kapasitas kepemimpinan yang unggul. Selain penguatan Kapasitas perempuan maka perlu pula untuk membagun jaringan untuk mendukung lahirnya kepemimpinan perempuan serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat duduk dalam posisi yang strategis di masyarakat melalui sebuah gerakan advokasi bersama.

PKK sebagai sebuah gerakan yang merepresentasikan gerakan perempuan menjadi wadah yang sangat strategis dalam penguatan kapasitas perempuan. PKK yang memiliki basis keanggotaan sampai ditingkat dasawisma dan memiliki koordinasi yang kuat dapat menjadi tempat yang tepat untuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggotanya. Sangat  strategis apabila PKK menjadi sarana sekolah kepemimpinan bagi perempuan, media pembelajaran alternative bagi perempuan untuk memiliki jiwa dan kapasitas kepemimpinan yang unggul. Mencetak srikandi-srikandi yang siap untuk memberikan karyanya bagi masyarakat.

Membangun Kepemimpinan Perempuan, menurut hemat kami, adalah sama dengan membangun dan meningkatkan sumber daya pembangunan di daerah.

YSKK Sebagai lembaga yang memiliki keperdulian terhadap perempuan mencoba menginisiasi sebuah program untuk dapat memfasilitasi perempuan memiliki jiwa dan kapsitas kepemimpinan perempuan, dalam sebuah Program Kepemimpinan Perempuan.