Rakoorfas TAPA-TIFA Kabupaten Gunungkidul, Agenda Gerakan Desa Layak Anak

27

Juni 2013

Kalau kaca mata pemerintah memandang persoalan pasti based on budget, sah-sah saja, dan tidak perlu digugat, tapi perlu dievaluasi. Berikut cerita dari Gunungkidul dalam acara Rapat Koordinasi Fasilitasi (rakoorfas) Tim Advokasi Perempuan dan Anak (TAPA)-Tim Informasi dan Advokasi (TIFA) di BPMPKB Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan pada Rabu, 26 Juni 2013.

Rakorfas itu mengagendakan konsep desa layak anak dan bagaimana strategi advokasi kepada pemerintahan desa dalam membangun desa yang berparadigma ramah anak. Jika Millenium Development Goal’s (MDG’s) sangat indikatif dalam pencapaian-pencapaiannya, maka Pemerintah bertugas untuk memenuhi indikator-indikator tersebut, dan MDG’s belum bisa diandalkan untuk menyentuh semua wilayah perdesaan.

Contohnya, di Kabupaten Gunungkidul hanya beberapa desa saja yang menjadi percontohan desa layak anak, jelas saja, karena memang anggarannya hanya itu. Hal ini sangat kontradiktif dengan pola pembangunan yang bottom up,  sebab masyarakat di perdesaan kecenderungannya hanya menerima program, bukan merancang dan mengusulkan program, dan ini terjadi dalam gerakan pembangunan desa layak anak.

Dalam Rakorfas ini ada 12 Desa yang hadir yang masing-masing desa diwakili oleh seorang Ketua Tim Penggerak (TP) PKK dan seorang ketua TAPA-TIFA, desa-desa yang hadir desa Sambirejo, Kampung, dan Watusigar, di Kecamatan Ngawen, Desa Sumberejo, Semin, dan Kalitekuk di Kecamatan Semin, Desa Jatiayu dan Ngawis di Kecamatan Karangmojo, Desa Tepus dan Sidoharjo di Kecamatan Tepus, serta Desa Kemiri dan Kemadang di Kecamatan Tanjungsari, jadi ada 24 delegasi yang hadir.

Acara dimulai dengan pemaparan poin-poin evaluasi progress TAPA-TIFA dari desa masing-masing. Dari semua pemaparan, kesimpulan yang diambil adalah TAPA-TIFA di masing-masing desa belum dapat berinovasi dalam hal rumusan-rumusan program usulan yang menjadi kepentingan perempuan dan anak, pengembangan pendataan isu-isu perempuan dan anak tahun 2012 dan 2013 belum banyak diperbaharui, dan perempuan melempem dalam gerakannya dalam mengadvokasi pemerintahan desa dalam forum-forum pembangunan. Demikian poin-poin evaluasinya.

Setelah itu forum berdiskusi dengan tema konsep pembangunan desa layak anak dan strategi advokasi untuk mewujudkannya.

Konsep desa layak anak pada dasarnya sudah dibangun pada tahun 2010 saat MDG’s mulai digulirkan. Indikatornya adalah Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif bagi anak, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan bagi anak, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus bagi anak.

Strategi advokasi kepada pemerintahan desa dengan menggunakan forum-forum strategis, seperti review RPJMDesa, Musrenbangdes, Pertemuan Rutin Bulanan antara Pemerintahan  dan Lembaga Desa, serta Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat kecamatan.

Banyak desa belum tersentuh oleh program Kota/Desa Layak Anak (KLA), namun para perempuan Pimpinan PKK dan TAPA-TIFA harus memahami konsep KLA, memiliki strategi advokasi yang didukung dengan data dan informasi yang memadai untuk memulai mengembangkan wacana bagi masyarakat di desa masing-masing. /riyadh


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *