Perempuan Harus Berdaya
GUNUNGKIDUL - Perempuan dinilai perlu mengoptimalkan potensi untuk menangkap peluang yang ada. Menurut Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan YSKK Lusiningtias, hal ini dapat meminimalisir ketimpangan yang hingga saat ini masih terjadi.
“Perempuan harus berdaya agar dapat berkiprah di ranah politik,” tutur Lusi. “Tidak sekadar pemenuh kuota politik 30%, tapi secara kualitas yakni kecakapan dan ketangkasan mereka dipertimbangkan selayaknya lelaki,” imbuhnya.
Dalam ranah politik, menurut Lusi, perempuan memiliki modal sosial untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa ataupun kepala daerah. Akan tetapi, belum ada kelompok atau organisasi perempuan di daerah yang bersedia mengusung satu tokoh untuk maju saat Pilkades maupun Pilkada.
“Jejaring dengan kelompok atau organisasi di daerah perlu diperkuat. Kalau di desa ‘kan ada PKK, KWT (Kelompok Wanita Tani) dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk membahas isu-isu strategis,” ujar Lusi.
Lusi menekankan upaya meminimalisir ketimpangan ini dapat tercapai jika pemerintah daerah mengambil langkah konkrit. “Harus ada kebijakan dan program yang secara nyata memberi ruang partisipasi bagi perempuan. Kuota 30% itu kalau di ranah pengambil kebijakan belum diterjemahkan secara tertulis,” terangnya.
Selain itu, media massa yang diyakini sebagai sumber informasi masyarakat belum menyoroti kiprah pemimpin perempuan dari desa.
“Sudah saatnya media massa menyebarluaskan praktik baik yang dilakukan perempuan di desa dalam melawan ketimpangan, agar gerakan ini semakin masif,” pungkas Lusi.